Adi Darma Pilih Mundur

Janji Sekretaris Kota (Sekkot) Bontang Adi Darma mengakhiri pro kontra seputar pencopotan dirinya sebagai Sekkot dibuktikan. Senin (14/12), Adi secara terbuka mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Sekkot pada acara konferensi pers yang digelar di rumah jabatan, pukul 16.00. Adi yang didampingi istrinya Hj Najirah Djuhaifah dan putra pertama Ferza Agustia, menyampaikan pengunduran dirinya kepada ratusan warga simpatisan yang memadati teras rumah jabatan tersebut.

Dalam keterangannya Adi memaparkan tiga alasan pokok yang mendasari keputusan politiknya sore itu. Pertama, pada level masyarakat, Adi menilai imbas dari pengembalian status kepegawaiannya ke Provinsi Kaltim telah memicu pro kontra yang tidak sehat. Jika hal ini tidak segera disikapi, maka bukan tidak mungkin akan lahir aksi massa yang bisa mengganggu suasana kondusif kota.

Alasan kedua, roda pemerintahan pascapencopotan jadi tidak harmonis. Menurutnya, banyak pegawai dan pejabat setingkat kepala dinas yang kebingungan meminta persetujuan baik berupa disposisi, tanda tangan surat tugas maupun tanda tangan pencairan anggaran. "Tiap saat saya ditelepon dan didatangi oleh staf, minta tanda tangan dan lain sebagianya. Mereka bingung apakah saya masih menjabat sebagai Sekkot. Dan karena tanggung jawab sebelum acara ini, saya masih tanda tangan sebagai Sekkot. Kasihan masyarakat," ujar Adi.

Pertimbangan terakhir kata Adi, polemik pencopotan dirinya juga sudah memicu disharmoni hubungan antara Pemprov Kaltim dengan Pemkot Bontang. Di satu sisi Pemprov ingin agar pergantian Sekkot dilakukan sesuai prosedur sementara di sisi lain Pemkot Bontang dalam hal ini Walikota sudah mengambil kebijakan yang tidak sejalan dengan aturan.

"Kalau disharmoni ini dibiarkan terus yang rugi adalah pemerintah Bontang. Bisa saja alokasi anggaran dari Pemprov tertahan. Ini yang saya tidak mau, maka hari ini saya umumkan saya resmi mengundurkan diri sebagai Sekkot," papar Adi. Surat pengunduran diri ini, lanjut Adi akan langsung difaks ke Gubernur dan ditembuskan kepada Walikota. Ia berharap dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama Gubernur sudah menunjuk Plt Sekkot Bontang. "Sore ini langsung saya faks ke Gubenur, jadi bisa secepatnya menunjuk Plt Sekkot," ungkapnya.

Ditanya apakah keputusan mundur itu disebabkan oleh tekanan politik? Adi dengan lugas menjawab bahwa keputusan yang diambil murni karena ingin mengedepankan layanan masyarakat. "Tidak, sama sekali tidak ada tekanan politik. Ini murni untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.

Lalu bagaimana dengan rencana mem-PTUN-kan kebijakan Walikota termasuk melaporkan ke Irjen Depdagri? Adi juga mengaku bahwa langkah itu otomatis tidak akan ditempuh karena dasar pengunduran dirinya bukan lagi karena kebijakan Walikota, tapi murni kemauan pribadi yang didasari oleh pertimbangan seperti yang dipaparkan di atas. "Itu otomatis tidak jadi saya lakukan karena saya sendiri menyatakan diri untuk mundur," paparnya.

Saat konferensi berlangsung puluhan ibu yang turut hadir terlihat tak kuasa menahan air mata. Demikian halnya, dengan Istri Adi Darma, Hj Najirah Djuhaifah, terlihat berkaca-kaca. (don)

Kutipan (http://www.tribunkaltim.co.id/read/artikel/43651)

Hari Ini Adi Darma Tentukan Sikap

Sekretaris Kota Bontang Adi Darma menilai, pro kontra yang timbul pascapencopotan dirinya sebagai Sekkot, Rabu (9/12) lalu sudah memasuki tahap mengkhawatirkan. Pasalnya, selain membuat hubungan antara Pemkot Bontang dan Pemprov Kaltim memburuk, pro kontra ini membuat roda pemerintah tidak berjalan normal.

Bahkan berpotensi memicu aksi-aksi massa karena masyarakat pada level grass root mulai muncul gelombang kekecewaan yang besar. "Makanya saya akan segera menyikapi ini. Besok (hari ini, red) saya akan gelar konferensi pers untuk mengumumkan sikap saya," ujar Adi yang menghubungi Tribun, Minggu (13/12).

Menurut Adi, sikap politik yang akan Ia umum hari ini akan menjadi solusi atas polemik yang timbul pascapencopotan dirinya. Pun demikian, Adi menolak membeberkan secara rinci sikap politik yang akan diambil. Hanya saja untuk diketahui, pada Rabu (9/12) lalu, sesaat setelah menerima surat pengembalian status kepegawaian ke Provinsi Kaltim, Adi langsung menyatakan sikapnya untuk menempuh jalur hukum.

Setidaknya, ada dua cara yang akan ditempuh. Pertama melaporkan kebijakan Walikota Bontang Sofyan Hasdam kepada Inspektur Jenderal (Irjen) Pengawasan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan mem-PTUN-kan Walikota. "Jangan tanya sekarang, besok akan saya sampaikan semuanya," paparnya.

Lebih lanjut Adi mengungkapkan, bahwa hingga saat ini Ia masih menjalankan tugas-tugas Sekkot seperti biasa. Di antaranya, menandatangani dokumen kepegawaian dan pencairan dana yang terkait langsung dengan kepentingan publik.
Sikap kukuh ini dilakukan karena sampai saat ini belum ada keputusan resmi dari Gubernur Kaltim mengenai penonaktifan dirinya sebagai Sekkot. Sementara, jika tugas Sekkot tidak dilakukan maka roda pemerintahan akan berjalan lambat dan berpotensi memicu kekecewaan publik.

"Secara de jure maupun de facto saya ini masih Sekkot. Jadi saya tetap menjalankan tugas seperti biasa," katanya. Ditanya soal rencananya berkantor kembali pada Senin (14/12) hari ini? Adi mengaku belum bisa memastikan. Menurutnya, sikap itu akan dilihat sesuai perkembangan sosial dan politik yang terjadi.
"Besok kita lihat, bisa saja saya masuk kantor atau staf saya yang datang ke rumah jabatan. Yang jelas semua urusan pemerintah yang penting harus diselesaikan. Jangan sampai layanan kepada masyarakat terbengkalai, itu prinsip saya," tandasnya. (don)

Kutipan (http://www.tribunkaltim.co.id/read/artikel/43589)

Hari Ini Lima Tersangka SS Disidang

Putra Walikota dan Ketua DPRD Bontang, AFH alias Icl, yang jadi tersangka kasus sabu-sabu (SS) dijadwalkan akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Bontang, Senin (14/12) hari ini.

Icl akan menjalani sidang perdana bersama empat tersangka lainnya, masing-masing RUS, HS, AL dan AF yang turut terjaring pada razia narkoba jajaran Polres Bontang, Rabu (23/9) lalu.

"Jadwal sidang sudah ditentukan. Rencananya, Senin (14/12) hari ini akan digelar sidang perdana untuk kasus Icl dan kawan- kawan," ujar Humas PN Bontang Ben Ronald P Situmorang SH, Minggu (13/12).

Menurut Ben, sidang Icl cs akan dipimpin majelis hakim yang diketuai Zahry SH, didampingi Wiwi Wisnuningdiyah dan Wahyudi Said. Rencananya sidang akan digelar sekitar pukul 10.00 dengan agenda pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Berkas perkara No: 161/Pid.B/2009/PN.BTG dengan tersangka AFH alias Icl akan ditangani oleh majelis yang diketuai langsung oleh Ketua PN Bontang, Zahry SH," kata Ben
Dipaparkan, berkas Icl cs baru diterima PN dari Kejaksaan Negeri Bontang pada Rabu (9/12) pekan lalu.

Karena itu sidang baru dijadwalkan pada Senin (14/12) hari ini. "Jadi semuanya berjalan lancar, berkas ini tidak bertahan seminggu di Pengadilan," ungkapnya.

Untuk diketahui, Icl yang juga manajer tim Bontang FC, resmi ditetapkan sebagai tersangka, setelah hasil uji laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda menyatakan, serbuk putih yang ditemukan dalam bong atau alat isap positif mengandung jenis psikotropika SS. Demikian pula hasil tes urine menyatakan kelima tersangka positif menggunakan SS.

Terpisah, HS, satu dari lima tersangka yang rumahnya dijadikan pesta SS membantah keras jika dirinya diposisikan sebagai bandar besar. HS yang berada dalam sel tahanan saat menghubungi Tribun Minggu (13/12) mengaku tidak pernah mengedarkan SS.

"Malam itu saya tidak di rumah, tapi tiba-tiba polisi masuk mengobrak-abrik rumah saya. Lalu kemudian saya juga turut ditangkap hingga ditetapkan sebagai tersangka. Yang saya tidak terima, saya ini diposisikan sebagai bandar besar. Itu sama sekali tidak benar," ujar HS.

Ia juga membantah jika malam itu terjadi pesta SS di rumahnya di kawasan lokalisasi Prakla. Pasalnya, hasil tes urine yang menyatakan Ia dan seluruh rekannya positif menggunakan SS bukan dikonsumsi pada malam penangkapan tapi dua hari sebelumnya.

"Saya tidak munafik, memang hasil tes urine kami positif tapi pakainya dua hari sebelum kejadian. Kalau malam itu nggak ada yang pakai, nanti semua ini akan saya sampaikan di pengadilan," katanya. (don)

Kutipan (http://www.tribunkaltim.co.id/read/artikel/43587)

Pencopotan Sekkot Jadi Polemik

Pencopotan Sekretaris Kota (Sekkot) Bontang, Adi Darma mulai mendapat reaksi keras dari sejumlah elemen mahasiswa dan LSM. Mereka mempertanyakan kebijakan Walikota Sofyan Hasdam yang dinilai sangat politis dan cacat hukum.

Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Muslim (FKMM) Bontang, Eka Heru Kusuma, menilai pencopotan Sekkot patut dipertanyakan karena secara terbuka sudah mendapat penolakan dari Pemprov Kaltim.

"Logikanya kalau Gubernur menolak berarti pencopotan Sekkot tidak sah. Karena setahu saya kewenangan mengganti dan mengangkat Sekda bukan Walikota tapi Gubernur," ujar Eka yang menghubungi Tribun, Jumat (11/12).

Menurutnya, dasar pencopotan Sekkot menimbulkan tanda tanya besar sebab argumentasi yang disampaikan pemerintah, bahwa Adi Darma sudah tidak profesional lagi dalam mengemban jabatan Sekkot. Sementara, pantauan FKMM, sosok Adi dinilai sebagai figur yang cukup bersih dan profesional.

"Artinya ada persepsi yang berbeda antara pemerintah dan masyarakat. Kami menilai Pak Adi cukup bersih dan profesional. Mana yang benar saya kira ini harus dijelaskan oleh pemerintah," katanya.

Senada, Koordinator LSM Solidaritas Pemantau (Sopan) APBD, Andy Faisal mengatakan, polemik antara Walikota dengan Sekkot termasuk Gubernur Kaltim, sangat meresahkan masyarakat sebab berakibat pada tidak adanya kepastian hukum.

Selain itu, pro kontra ini dianggap membuat kondisi Kota Bontang tidak kondusif karena berpotensi menimbulkan perpecahan di tingkat masyarakat. "Yang merasakan imbasnya masyarakat, layanan publik jadi terhambat. Ini mohon didengar," katanya.

Andy mengaku bahwa tidak pada tempatnya menghakimi kebijakan Walikota yang mengembalikan status kepegawaian Sekkot. Karena itu, Ia meminta DPRD turun tangan dengan menggunakan hak interpelasi memanggil Walikota agar memberikan klarifikasi atas kebijakan yang telah dibuat Sementara itu, Presiden Badan Eksekutif Mahasisa (BEM) Universitas Trunojoyo, Ahmad Faisal menilai polemik mengenai pencopotan Sekkot sudah sampai pada taraf merugikan publik Bontang. Perseteruan Walikota dan Sekkot dinilai sebagai pembelajaran politik yang buruk bagi generasi muda. "Ini jelas akan jadi preseden buruk bagi pemerintah. Kami harap segera diakhiri," katanya.

Ahmad mengaku tidak ingin memojokkan salah satu pihak dalam kasus tersebut. Sebab menurutnya sangat wajar jika Walikota mengusulkan pemberhentian Sekkot jika dinilai dapat menghambat roda pemerintah.

"Saya kira wajar kalau Sekkot diganti, tentu harus dilakukan sesuai koridor hukum. Nah kalau hukum itu dilanggar jelas kami sebagai mahasiswa juga menolak," ujarnya. (don)

Kutipan (http://www.tribunkaltim.co.id/read/artikel/43491)

Pilwali Bontang Dimulai Juli 2010

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bontang, Adief Mulyadi mengatakan, tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bontang akan dimulai pada Juli 2010 mendatang. Rencana ini telah dituangkan dalam draft tahapan pilwali yang baru saja dirampungkan KPUD pekan lalu.

"Dalam draft yang kami susun, rencananya tahapan pilwali akan kita mulai Juli 2010 nanti," ujar Adief di ruang kerjanya. Penyusunan draft tahapan pilwali tersebut menurut Adief, didasarkan pada UU 22/2007 tentang Penyelenggaraan Pilkada. Dalam ketentuan itu disebutkan bahwa tahapan penyelenggaraan Pilkada membutuhkan waktu 8 bulan, terhitung sebelum batas akhir jabatan Walikota/Wawali yang jatuh pada 23 Maret 2011 mendatang. "Tahapannya 8 bulan, yakni 6 bulan digunakan untuk mempersiapkan pemungutan suara dan 2 bulan pasca pemungutan suara," katanya.

Ditambahkan, jika draft tahapan ini berjalan lancar maka hari H pemungutan suara diperkirakan jatuh pada 20 Januari 2011. Penetapan hari H ini juga dilakukan secara selektif yakni diupayakan tidak bertepatan dengan hari libur. "Warga Bontang ini mobilitasnya sangat tinggi, jadi kita hindari hari-hari libur," paparnya.

Ditanya soal alokasi dana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pilwali, Adief secara lugas mengakui bahwa pihaknya memperkirakan dana yang dibutuhkan Rp 14 miliar dengan asumsi pilwali berlangsung satu putaran. "Kalau menggunakan asumsi satu putaran anggarannya sekitar Rp 14 miliar. Tapi yang jelas kami akan mengajukan dua versi draft satu putaran dan dua putaran," ungkapnya.

Dikemukakan, item anggaran terbesar dari penyelenggaran pilkada adalah membayar honor petugas yang berjumlah 2.700 orang dan pengadaan perlengkapan logistik di tempat pemungutan suara (TPS). "Asumsi kita ada sekitar 300 TPS. Nah masing masing TPS terdiri dari 7 petugas yakni 5 orang KPPS dan 2 orang Linmas. Berarti ada sekitar 2.700 orang yang harus diberi honor," katanya. (udin dohang)

Kutipan (http://www.tribunkaltim.co.id/read/artikel/42337)

Tahapan Pilwali Mulai Juli 2010

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bontang, Adief Mulyadi mengatakan, tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bontang akan dimulai pada Juli 2010 mendatang. Rencana ini telah dituangkan dalam draft tahapan pilwali yang baru saja dirampungkan KPUD pekan lalu.

"Dalam draft yang kami susun, rencananya tahapan pilwali akan kita mulai Juli 2010 nanti," ujar Adief di ruang kerjanya, Senin (23/11).

Penyusunan draft tahapan pilwali tersebut menurut Adief, didasarkan pada UU 22/2007 tentang Penyelenggaraan Pilkada. Dalam ketentuan itu disebutkan bahwa tahapan penyelenggaraan Pilkada membutuhkan waktu 8 bulan, terhitung sebelum batas akhir jabatan Walikota/Wawali yang jatuh pada 23 Maret 2011 mendatang. "Tahapannya 8 bulan, yakni 6 bulan digunakan untuk mempersiapkan pemungutan suara dan 2 bulan pasca pemungutan suara," katanya.

Ditambahkan, jika draft tahapan ini berjalan lancar maka hari H pemungutan suara diperkirakan jatuh pada 20 Januari 2011. Penetapan hari H ini juga dilakukan secara selektif yakni diupayakan tidak bertepatan dengan hari libur. "Warga Bontang ini mobilitasnya sangat tinggi, jadi kita hindari hari-hari libur," paparnya.

Ditanya soal alokasi dana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pilwali, Adief secara lugas mengakui bahwa pihaknya memperkirakan dana yang dibutuhkan Rp 14 miliar dengan asumsi pilwali berlangsung satu putaran.

"Kalau menggunakan asumsi satu putaran anggarannya sekitar Rp 14 miliar. Tapi yang jelas kami akan mengajukan dua versi draft satu putaran dan dua putaran," ungkapnya.

Dikemukakan, item anggaran terbesar dari penyelenggaran pilkada adalah membayar honor petugas yang berjumlah 2.700 orang dan pengadaan perlengkapan logistik di tempat pemungutan suara (TPS). "Asumsi kita ada sekitar 300 TPS. Nah masing masing TPS terdiri dari 7 petugas yakni 5 orang KPPS dan 2 orang Linmas. Berarti ada sekitar 2.700 orang yang harus diberi honor," katanya. (don)

Kutipan (http://www.tribunkaltim.co.id/read/artikel/42320)

Andi Ade Fathir Susul Sjahid

Wakil Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Kaltim, Andi Ade L Fathir, turut meramaikan bursa Pilwali Bontang 2011. Rabu (11/11) , Andi mendatangi Rumah PAN Bontang untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Wakil Walikota 2011-2016.

Kedatangan Andy yang menggunakan sedan hitam KT 1559 BN, di Rumah PAN Jalan KH Ahmad Dahlan, tidak terlalu mencolok. Pasalnya dia tidak diiringi massa pendukung ataupun mobilisasi simbol kampanye dalam prosesi tersebut. Andi sendiri tercatat sebagai pelamar kedua yang ingin menggunakan kendaraan politik PAN, setelah Wakil Walikota Sjahid Daroini yang melakukan pendaftaran, Senin (9/11) kemarin.

Meski tercatat sebagai kader murni PAN, Andi tetap diterima layaknya pelamar sebelumnya. Ia disambut oleh Tim 7 PAN yang diketuai Arkamuddin dan Sekretaris Nurmik.

Menurut Arkamuddin, tidak ada perbedaan antara kader PAN dengan pelamar lainnya dalam proses penjaringan Pilwali. Semua pelamar harus memenuhi syarat administratif yang berjumlah 22 item. "Jadi inilah konsep keadilan PAN, saya pastikan tidak ada perbedaan antara kader partai dengan pelamar lain," katanya.

Selain syarat administratif, para calon walikota dan calon wawali juga diharuskan memenuhi syarat politik. Menurutnya syarat politik inilah yang nanti akan sulit dilalui karena proses penjaringan akan dilakukan dalam satu paket antara Cawali dan Cawawali. Serta memenuhi pertimbangan rasional lain seperti elektabilitas dan kemampuan memdanai Pilwali.

"Kita rasional saja Pilkada itu butuh uang, makanya calon yang terpilih harus mampu membiayai Pilkada ini nanti," paparnya.

Sementara itu, Andi mengaku terpanggil untuk turut serta pada Pilwali Bontang, karena merasa punya kedekatan kultural dan emosional dengan Bontang. Selain itu, Ia menilai proses pembangunan di Kota Taman ini belum menunjukkan ciri sebagai kota yang maju. Hal ini dapat dilihat dari belum meratanya akses layanan informasi kepada warga.

"Saya ini orang Marangkayu, anak saya sekolah di Bontang jadi memang secara kultural dan emosional saya sangat dekat dengan Bontang," katanya. (don)

Kutipan (http://www.tribunkaltim.co.id/read/artikel/41717)