Pencopotan Sekkot Jadi Polemik

Pencopotan Sekretaris Kota (Sekkot) Bontang, Adi Darma mulai mendapat reaksi keras dari sejumlah elemen mahasiswa dan LSM. Mereka mempertanyakan kebijakan Walikota Sofyan Hasdam yang dinilai sangat politis dan cacat hukum.

Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Muslim (FKMM) Bontang, Eka Heru Kusuma, menilai pencopotan Sekkot patut dipertanyakan karena secara terbuka sudah mendapat penolakan dari Pemprov Kaltim.

"Logikanya kalau Gubernur menolak berarti pencopotan Sekkot tidak sah. Karena setahu saya kewenangan mengganti dan mengangkat Sekda bukan Walikota tapi Gubernur," ujar Eka yang menghubungi Tribun, Jumat (11/12).

Menurutnya, dasar pencopotan Sekkot menimbulkan tanda tanya besar sebab argumentasi yang disampaikan pemerintah, bahwa Adi Darma sudah tidak profesional lagi dalam mengemban jabatan Sekkot. Sementara, pantauan FKMM, sosok Adi dinilai sebagai figur yang cukup bersih dan profesional.

"Artinya ada persepsi yang berbeda antara pemerintah dan masyarakat. Kami menilai Pak Adi cukup bersih dan profesional. Mana yang benar saya kira ini harus dijelaskan oleh pemerintah," katanya.

Senada, Koordinator LSM Solidaritas Pemantau (Sopan) APBD, Andy Faisal mengatakan, polemik antara Walikota dengan Sekkot termasuk Gubernur Kaltim, sangat meresahkan masyarakat sebab berakibat pada tidak adanya kepastian hukum.

Selain itu, pro kontra ini dianggap membuat kondisi Kota Bontang tidak kondusif karena berpotensi menimbulkan perpecahan di tingkat masyarakat. "Yang merasakan imbasnya masyarakat, layanan publik jadi terhambat. Ini mohon didengar," katanya.

Andy mengaku bahwa tidak pada tempatnya menghakimi kebijakan Walikota yang mengembalikan status kepegawaian Sekkot. Karena itu, Ia meminta DPRD turun tangan dengan menggunakan hak interpelasi memanggil Walikota agar memberikan klarifikasi atas kebijakan yang telah dibuat Sementara itu, Presiden Badan Eksekutif Mahasisa (BEM) Universitas Trunojoyo, Ahmad Faisal menilai polemik mengenai pencopotan Sekkot sudah sampai pada taraf merugikan publik Bontang. Perseteruan Walikota dan Sekkot dinilai sebagai pembelajaran politik yang buruk bagi generasi muda. "Ini jelas akan jadi preseden buruk bagi pemerintah. Kami harap segera diakhiri," katanya.

Ahmad mengaku tidak ingin memojokkan salah satu pihak dalam kasus tersebut. Sebab menurutnya sangat wajar jika Walikota mengusulkan pemberhentian Sekkot jika dinilai dapat menghambat roda pemerintah.

"Saya kira wajar kalau Sekkot diganti, tentu harus dilakukan sesuai koridor hukum. Nah kalau hukum itu dilanggar jelas kami sebagai mahasiswa juga menolak," ujarnya. (don)

Kutipan (http://www.tribunkaltim.co.id/read/artikel/43491)